Implementasi Kebijakan Penyetaraan Jabatan Bagi Pengawas (Studi Kasus : Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah)

Abstract

Penyetaraan jabatan merupakan amanah dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Penyetaraan jabatan ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Dalam implementasi kebijakan tentang penyetaraan di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah ini, dimana penyetaraan dilakukan berbarengan dengan perubahan Struktur Organisasi, hal tentunya memberi dampak masalah dan tantangan tersendiri terutama terkait dengan pengembangan karir jabatan fungsional hasil dari penyetaraan jabatan administrasi khususnya jabatan pengawas. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis atas implementasi kebijakan penyetaraan jabatan pengawas yang bertujuan agar dapat diselami kondisi riil pelaksanaan dari kebijakan penyetaraan jabatan tersebut dengan proses bisnis baru berbasis jejaring kompetensi, sehingga dapat menjadi masukan kepada pemangku kepentingan terkait. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan telaah peraturan perundang- undangan, wawancara dan observasi. Hasil studi menunjukkan bahwa faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi yang mempengaruhi implementasi kebijakan ini masih belum optimal dan juga perubahan pola pikir pejabat yang disetarakan jabatannya menjadi faktor lain yang penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan ini.