Kajian Hukum Fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Anggaran Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19

Abstract

Sebagai upaya menekan laju penyebaran Covid-19, Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan ini mencakup berbagai langkah, seperti pengalihan aktivitas belajar dari sekolah secara langsung ke sistem pembelajaran daring, penundaan kegiatan yang melibatkan kerumunan massa, serta pembatasan aktivitas publik lainnya yang berpotensi menarik banyak orang.Di tingkat lokal, Pemerintah Desa memainkan peran strategis dalam mendorong kemajuan dan pembangunan desa. Struktur pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang keduanya merupakan hasil pemilihan langsung oleh masyarakat. Di Desa Ranggung, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan, kepala desa dipilih oleh seluruh warga desa yang memiliki hak suara. Sementara itu, anggota BPD dipilih oleh masyarakat berdasarkan perwakilan wilayah dusun, dengan sistem satu keluarga diwakili oleh satu anggota.Kepala desa dan BPD memiliki kedudukan sejajar dalam sistem pemerintahan desa. Kepala desa berperan sebagai pemegang otoritas dalam pengelolaan pemerintahan desa, sedangkan BPD berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan tugas kepala desa. Sesuai prinsip checks and balances, keduanya merupakan institusi yang saling melengkapi demi terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang efektif.Fungsi pengawasan menjadi aspek yang sangat penting, terutama mengingat besarnya alokasi dana desa yang berasal dari anggaran negara. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme kontrol yang melibatkan masyarakat, lembaga desa, dan pemerintah desa, guna memastikan pemanfaatan dana desa tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam konteks ini, BPD diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasannya secara objektif, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama dalam hal pengelolaan anggaran desa.