Kajian Hukum Terhadap Money Politics Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah

Abstract

Praktik penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, sering menuai kompromi negatif dengan beredarnya pemberian sejumlah uang oleh calon kepala daerah kepada masyarakat saat kampanye supaya dapat memilih dirinya. Hal tersebut jelas membuat moral bangsa menjadi semakin buruk, sebab melegalkan praktik korupsi yang akan merajalela dengan leluasa serta tidak lagi sesuai dengan cita hukum bangsa Indonesia yang telah dicita-citakan oleh the founding fathers sebagai suatu negara hukum (rechstaat). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang pengaturan praktik money politics dalam penyelenggaraan pilkada dan pengaruh praktik money politics dalam penyelenggaraan pilkada di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif, datanya sekunder berupa dokumen hukum dan analisis datanya menggunakan alur berpikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terbukti melakukan pelanggaran money politics berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota serta dikenakan sanksi pidana berdasarkan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah. Praktik money politics merupakan kegagalan untuk mewujudkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan tidak hanya berdampak pada timbulnya sistem hukum yang tidak baik, melainkan hukum yang dibuat dan diterapkan itu tidak bermakna bagi masyarakat yang bersangkutan.